Bupati dan Forkopimda Hadiri Perayaan Natal

Bantaeng (30/12). Bupati Bantaeng, H.M. Nurdin Abdullah bersama dengan Forkopimda, Kepala Kemenag serta seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng menghadiri perayaan natal bersama umat Kristiani Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 bertempat di Gedung Balai Kartini, Rabu malam.

Kegiatan ini selain sebagai wujud toleransi beragama, juga sebagai wadah untuk bertemu dan berbagi diantara umat kristiani Bantaeng. Pun sebagai wadah silaturrahim antara warga gereja dengan Pemerintah Daerah. 

 Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan agar tidak merayakan natal dengan cara yang terlalu berlebihan. "Selaku pemerintah, saya harapkan kepada kita semua untuk merayakan natal dengan sederhana. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku konsumtif dan pemborosan. Apalagi ekspresi natal berlebihan, seperti merayakannya dengan minuman keras sebagai salah satu luapan sukacita. Karena yang terpenting dalam merayakan natal adalah pemberian diri untuk makin dekat dengan pencipta".

"Semoga perayaan natal tahun ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat Kristiani, sekaligus dapat memberi semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik lagi", lanjut Nurdin yang juga merupakan Sekjen APKASI.

Disamping itu, Herlina selaku ketua panitia pelaksana memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah karena telah memberikan perhatian cukup besar dalam memeriahkan perayaan natal tahun ini.

Pada perayaan natal tersebut, diberikan pula penyerahan bingkisan Kasih kepada pimpinan tiga gereja yang ada di Kabupaten Bantaeng. Serta penyerahan bingkisan Kasih dari panitia kepada pemerintah untuk korban kebakaran yang baru-baru ini menghanguskan lima rumah di Jalan Elang, Bantaeng.

Bantaeng dengan pemimpin yang cerdas, memang selalu mampu mengelola perbedaan sebagai titik-pijak untuk membangun semangat dan mengembangkan pluralisme, yakni kesediaan membangun komunikasi yang rasional dan aktif untuk saling memahami kesamaan dan perbedaan serta kesediaan bekerjasama dalam menangani masalah bersama seperti kemiskinan, pelanggaran HAM, korupsi dan pelestarian lingkungan hidup.