DPRD Bantaeng Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi

Bantaeng (14/09). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Dewan atas Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Sesuai agenda, Rapat Paripurna dilaksanakan pada Rabu Pagi bertempat di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD dan dipimpin oleh Budi Santoso selaku Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Wakil Bupati Bantaeng H. Muhammad Yasin dan Sekretaris Daerah Abdul Wahab selaku perwakilan eksekutif.

Partai Keadilan Sejahtera menjadi fraksi pertama yang mengemukakan pemandangan umumnya terkait Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, melalui Muhammad Ridwan selaku juru bicara, PKS meminta kejelasan terkait Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam yang mengalami penurunan sebesar 3,33 milyar lebih atau 43,6% dari anggaran pokok. Selain itu, terkait alokasi Belanja Barang Dana BOS yang bersumber dari Dana Pendidikan Gratis dikatakan mengalami penurunan, Ridwan meminta penjelasan.

PKS juga mempertanyakan mengenai penanganan terhadap warga yang mengalami bencana kebakaran, serta mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kondisi keamanan di Bantaeng terkait kasus kriminal pembusuran yang terjadi belakangan ini. 

Setelah itu, Fraksi Hanura mengirim juru bicaranya, Hj. Juriaty untuk mengemukakan pandangan umum. Hanura menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dianggap memiliki kualitas yang jauh dari harapan, seperti pada ruas Kalamassang - Moti. Hanura juga meminta kepada seluruh SKPD untuk mampu menyelaraskan substansi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan 3 pilar pembangunan Bantaeng yaitu Bantaeng sebagai Kota Jasa, Kota Benih Berbasis Teknologi dan Kota Industri.

Partai Kebangkitan Bangsa, menjadi fraksi ketiga yang menyalurkan pemandangan umumnya. Melalui Muhammad Asri, PKB berfokus pada sektor pertanian terkait pembagian alat berat kepada kelompok tani. Dikatakan bahwa proses dan mekanisme pembagian belum jelas sehingga masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan. 

Di sisi lain fraksi Karya Indonesia Raya melalui Marwani mempertanyakan distribusi pupuk dari kelompok tani kepada para petani, sehubungan dengan banyaknya keluhan petani. Fraksi KIR juga berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan / peningkatan jalan poros Lannying - Kayu Loe dan Jalan Bakri - Kayangan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Sementara itu fraksi Amanat Pembangunan Demokrasi yang dibacakan oleh juru bicaranya, Darwis mengemukakan pemandangan umum mengenai kualitas aparat pengawas terkait kondisi infrastruktur jalan khususnya ruas jalan Tala-Tala. Juga mengenai pemanfaatan ekskavator pada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Terakhir, fraksi Nasdem yang diwakili oleh Herlina Aris memberi apresiasi dan dukungan terhadap pihak eksekutif dalam mencari sumber-sumber pendanaan dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan daerah demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Bantaeng. Namun Nasdem juga meminta kejelasan mengenai penganggaran kegiatan infrastruktur yabg dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 kaitannya dengan tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dijadwalkan DPRD Bantaeng akan kembali menggelar Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum yang telah dikemukakan oleh fraksi-fraksi.