DPRD Bantaeng Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng atas Rancangan Perda APBD tahun 2016. Rapat paripurna tersebut berlangsung di gedung DPRD Bantaeng, Kamis (26/11).

Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng, Muh. Yasin, Wakil Ketua DPRD, A. Nurhayati, para anggota DPRD, para Pimpinan SKPD, Camat, serta Lurah lingkup Kab. Bantaeng. Sebagai pembuka, Fraksi Amanat Pembangunan Demokrasi (APD) dalam pemandangan umumnya menyatakan bahwa anggaran APBD merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan di daerahnya, maka dari itu perlu sebuah perencanaan yg matang, terarah dan objektif serta transparan.

Penyusunan APBD 2016 harus mampu membagi secara proporsional prioritas setiap urusan pemerintahan yang mana disusun secara seimbang, tidak berfokus hanya pada satu aspek. Pemerintah daerah dianggap perlu untuk mendorong agar tahun 2016 diberlakukan tunjangan kinerja daerah untuk peningkatan kesejahteraan tenaga tenaga honorer khususnya bagi petugas kebersihan dan pengamanan. Selain itu. Masih terdapat pula SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (plt), Fraksi APD menuntut hak prerogatif Bupati untuk segera mengangkat pejabat terkait agar program-program kegiatan daerah dapat berjalan secara maksimal.

Sementara itu, pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait urusan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya mendapatkan anggaran yang besar. Peningkatan infrastruktur jalan juga perlu diperhatikan dengan serius mengingat masih terdapat banyak ruas jalan desa yang rusak. Mengenai jumlah pengangguran, Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk mencari solusi dalam meminimalisir jumlah pengangguran serta kemiskinan di Kabupaten Bantaeng.
Terkait drainase, pemandangan umum Fraksi Hanura menyatakan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada pembinaan drainase di pasar baru, diharapkan agar segera dilakukan perbaikan. Kabupaten Bantaeng, berada pada urutan 20 dalam hal pendidikan, kualitas ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Kab. Bantaeng masih rendah. Fraksi Hanura juga meminta agar setiap raksi difasilitasi oleh seorang staf ahli yang dapat membantu berjalannya pekerjaan dengan lancar.

Selanjutnya, pemandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar). Mengenai komoditas pertanian seperti jagung, beras, kopi, dan lain sebagainya. Mengalami penurunan harga. Pemerintah perlu mencari langkah untuk menghadirkan harga yang layak demi kesejahteraan para petani. Infrastruktur jalan juga perlu dibenahi sesegera mungkin, terutama ruas jalan yang ada di desa-desa.

Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta penjalasan mengenai berapa besar persentase anggaran desa. Nasdem juga memberi masukan agar pemerintah menyediakan staf ahli bagi setiap fraksi. Sebagai penutup, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pendapat terkait perbaikan mutu pendidikan. Guru yang berprestasi layak untuk diberi dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa-siswi yang kurang mampu juga agar diberi beasiswa.

Selanjutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Mendengar Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Anggota DPRD Kab. Bantaeng yang rencananya akan dilangsungkan malam ini.