Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Bantaeng (27/09). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Paripurna dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Bantaeng, Selasa Pagi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Andi Nurhayati dan hadir sebagai perwakilan eksekutif adalah Wakil Bupati Bantaeng H. Muhammad Yasin.

Mengawali Rapat Paripurna, fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) melalui juru bicaranya, Husain mempertanyakan apakah pemda telah memikirkan merger 2 (dua) lembaga yang agak berbeda seperti Satpol PP dengan bidang kebakaran. Karena menurutnya Satpol PP lebih baik digabungkan dengan Kesbanglinmas.

Selanjutnya fraksi Amanat Pembangunan Demokrasi dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh M. Darwis, salah satunya meminta penjelasan tentang penambahan beberapa dinas baru seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kominfo, Persandian, Statistik. Namun di sisi lain pemda dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektifitas OPD.

Fraksi Nasdem, melalui Herlina Aris selaku juru bicaranya mempertanyakan terkait rencana pembentukan Dinas Pertanahan, apakah kewenangan Dinas Pertanahan tersebut tidak tumpang tindih dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umumnya melalui Muh. Asri menanyakan mekanisme sistem skoring perangkat daerah.

Suwardi selaku perwakilan Partai Keadilan Sejahtera dalam pemandangan umumnya menyoroti urusan pendapatan yang tidak termasuk dalam perangkat daerah di Ranperda tersebut. Terakhir fraksi Hati Nurani Rakyat melalui Hj. Juriaty menyarankan dalam proses penyusunan Organisasi Perangkay Daerah sebaiknya berpijak pada analisis kebutuhan dan konsekuensi tahap-tahap dalam kaidah pengorganisasian yaitu suatu lembaga kedinasan atau badan yang benar-benar harus ada sesuai dengan tujuan dari visi misi daerah.